Repository logo
  • English
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Gàidhlig
  • Latviešu
  • Magyar
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Português do Brasil
  • Suomi
  • Svenska
  • Türkçe
  • Қазақ
  • বাংলা
  • हिंदी
  • Ελληνικά
  • Yкраї́нська
  • Log In
    New user? Click here to register.Have you forgotten your password?
Repository logo
  • Communities & Collections
  • All of DSpace
  • English
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Gàidhlig
  • Latviešu
  • Magyar
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Português do Brasil
  • Suomi
  • Svenska
  • Türkçe
  • Қазақ
  • বাংলা
  • हिंदी
  • Ελληνικά
  • Yкраї́нська
  • Log In
    New user? Click here to register.Have you forgotten your password?
  1. Home
  2. Browse by Author

Browsing by Author "Astri Febriyani"

Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
  • No Thumbnail Available
    Item
    Perlindungan Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/Pn Pwr)
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS PSIKOLOGI, HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-18) Astri Febriyani
    Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1). Bagaimana Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perkara Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Pwr (2). Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Perbuatan Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut KUHP dan UUPA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji bahan pustaka. Hasil data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan. Hasilnya menunjukkan bahwa keputusan pengadilan benar-benar mengidentifikasi sifat ilegal tanah bengkok sebagai pelanggaran kontrak, menekankan bahwa transaksi tersebut melanggar persyaratan "alasan hukum" Pasal 1320 KUHPerdata, menjadikannya batal demi hukum meskipun pembeli memiliki niat baik. Kasus ini menunjukkan bahwa pembeli tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup ketika objek perjanjian memiliki cacat hukum yang mendasar, bahkan dalam dokumen formal seperti SHM. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya mematuhi ketentuan hukum dan uji tuntas dalam transaksi tanah untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.

DSpace software copyright © 2002-2026 LYRASIS

  • Cookie settings
  • Privacy policy
  • End User Agreement
  • Send Feedback