ANALISIS DAERAH RAWAN BENCANA LONGSOR MENGGUNAKAN ARC-GIS DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA (Studi Kasus: Kecamatan Kaligesing dan Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)
No Thumbnail Available
Date
2025-08-21
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Purworejo
Abstract
Kabupaten Purworejo merupakan wilayah dengan tingkat
kerawanan bencana yang tinggi di Provinsi Jawa Tengah. 2 kecamatan yang
menonjol tingkat kerawanannya adalah Kecamatan Kaligesing dan
Kecamatan Bagelen yang berada di kawasan perbukitan dan memiliki
kemiringan lereng yang curam serta curah hujan yang tinggi. Berdasarkan
data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pada Desember
2024 di Kecamatan Kaligesing tercatat 12 warga terancam akibat kejadian
tanah longsor. Sementara itu, di Kecamatan Bagelen, pada November 2022
terjadi beberapa longsor yang menyebabkan kerusakan material di sejumlah
dusun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini membutuhkan
pemetaan dan strategi mitigasi yang terarah.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan
analisis kerawanan longsor menggunakan metode skoring dan weighted
overlay berbasis aplikasi Arc-GIS 10.7.1. Parameter yang digunakan
meliputi curah hujan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan penggunaan
lahan, dengan seluruh data diperoleh dari instansi terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Kaligesing, zona
rawan tinggi mencakup 39,87 km² (51,17 %), zona sedang 33,09 km²
(42,46%), dan zona rendah 4,97 km² (6,37%) dari total luas wilayah 78,33
km². Sedangkan di Kecamatan Bagelen yang memiliki luas wilayah 63,44
km², zona rawan tinggi meliputi 33,88 km² (54,03%), zona sedang 7,77
km² (12,40%), dan zona rendah 21,06 km² (33,58%). Strategi mitigasi
yang diusulkan meliputi penguatan lereng, perbaikan drainase, edukasi
masyarakat, pengendalian tata guna lahan, dan pemasangan rambu rawan
bencana. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam
pengurangan risiko bencana dan kebijakan penanggulangan tanah longsor.