Hukum

Permanent URI for this collection

Now showing 1 - 1 of 1

Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Berdasarkan PERDA Nomor 2 tahun 2019
(PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-31) Irma Tusmawati
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana implementasi dan faktor yang menghambat implementasi tugas dan fungsi BPD dalam pengelolaan keuangan Dana Desa Krakal Tahun 2023 berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang ada, sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian: Bahwa implementasi tugas dan fungsi BPD dalam pengelolaan keuangan Dana Desa Krakal Tahun 2023 tidak sesui dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2019. Namun, keterbatasan anggaran operasional dan kurangnya fasilitas kerja membuat pengawasan tidak berjalan maksimal. Dalam melaksanakan musyawarah desa (Musdes) sebagai forum awal dalam menyusun perencanaan penggunaan dana desa. Keterlibatan anggota BPD belum merata, karena sebagian anggota belum sepenuhnya memahami teknis perencanaan dan dokumen peraturan.