Hukum

Permanent URI for this collection

https://repository.umpwr.ac.id/handle/123456789/21

Browse

Now showing 1 - 20 of 30

Upaya Penyelesaian Sengkta Hak Milik Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2023-07-11) Nur Kholis
Penelitian ini bertujuan untuk megungkapkan: (1) Bagaimana faktor penyebab terjadinya sengketa Hak Milik Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan (2) Bagaimana upaya penyelesaian sengketa Hak Milik Atas Tanah Terhadap Kepemilikan Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris yang dimana dalam penelitian ini melakukan pengkajian data primer melalui perundang-undangan yang berlaku terkait sengketa tanah, kemudian melakukan pengkajian data sekunder berupa buku, makalah, jurnal, artikel. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian: (1) faktor penyebab sertifikat ganda adalah belum adanya sistem pemetaan tanah yang disengketakan di kantor BPN Purworejo, petugas ukur yang kurang teliti dalam pengukuran tanah, pemilik tanah yang tidak memasang tanda batas tanah, tidak adanya iktikad baik dari pemohon pendaftar sertifikat kedua, dan pemerintah Desa yang tidak memilik master tanah/data tanah. (2) Upaya penyelesaian sengketa tanah sertifikat ganda di kantor BPN Purworejo dilakukan secara Mediasi mengacu kepada Pasal 6 Permen ATR/Kepala BPN No 21 Tahun 2020 tentang penyelesaian konflik dan sengketa tanah.
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo (Studi di Polres Purworejo)
(Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-01-24) Yohanes Adi Gunawan
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap : (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dan, (2) Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dan bagaimana solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode yang memadukan bahan hukum primer dengan data yang diperoleh selama di lapangan, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, serta peraturan perundangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dilakukan dengan tindakan preemtif, preventif, dan represif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo yaitu keterbatasan personil opsnal yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Purworejo, adanya metode putus jaringan dalam peredaran narkotika, pihak pelaku saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkotika mudah disembunyikan, dihilangkan, ataupun dimusnahkan oleh tersangka. Solusi untuk mengatasinya antara lain dengan mengoptimalkan jumlah personil opsnal yang ada tidak hanya dari Sat Res Narkoba saja, melakukan pelacakan nomor melalui handphone tersangka yang tertangkap, melakukan pendekatan persuasif terhadap tersangka yang tertangkap, tetap melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap tersangka yang tidak ditemukan barang bukti narkotika.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PURWOREJO (STUDI DI POLRES PURWOREJO)
(PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2024-01-24) Yohanes Adi Gunawan
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap : (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dan, (2) Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dan bagaimana solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode yang memadukan bahan hukum primer dengan data yang diperoleh selama di lapangan, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, serta peraturan perundangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dilakukan dengan tindakan preemtif, preventif, dan represif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo yaitu keterbatasan personil opsnal yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Purworejo, adanya metode putus jaringan dalam peredaran narkotika, pihak pelaku saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkotika mudah disembunyikan, dihilangkan, ataupun dimusnahkan oleh tersangka. Solusi untuk mengatasinya antara lain dengan mengoptimalkan jumlah personil opsnal yang ada tidak hanya dari Sat Res Narkoba saja, melakukan pelacakan nomor melalui handphone tersangka yang tertangkap, melakukan pendekatan persuasif terhadap tersangka yang tertangkap, tetap melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap tersangka yang tidak ditemukan barang bukti narkotika
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Ekonomi terhadap Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 331/Pid.Sus/2021/PN.YK)
(Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-02-23) Andi Kawijaya
Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dan oleh karena itu para pelakunya harus mendapatkan sanksi pidana yang setimpal. Penelitian bertujuan untuk mengungkap: 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dibawah umur pada putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk menurut undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehinggan data yang digunakan adalah bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus atau ( case approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana pada putusan No.331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk bentuk pertanggungjawaban pidana eksploitasi seksual dan ekonomi pada anak dibawah umur telah memenuhi unsurunsur dalam UU perlindungan Anak serta teori pertanggunjawaban pidana. Dan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam putusan pengadilan No.331.Pid.Sus/2021/Pn.Yyk yaitu berupa pembayaran restitusi dimana pembayaran restitusi tersebut didasarkan pada surat LPSK No. R-2074/5/5.2 HKSR/12/2021 dimana restitusi diharapkan mampu membantu anak untuk kembali meraih masa depannya.
“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN PWR)
(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-22) Viona Erwiyanto Putri
Viona “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN PWR). Program Studi Hukum FIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/Pn Pwr tentang wanprestasi dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan agunan? Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yangmana permasalahan diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini melakukan pengkajian data primer melalui kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas antara lain : Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2021 / Pn Pwr, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Bugerlijk welboek) buku ketiga tentang perjanjian, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan , Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 4 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan tanah (UUHT). Pengkajian data sekunder berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya. Kemudian pengkajian dara tersier seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat seperti karya ilmiah. ii Hasil penelitian: (1) Hakim dalam memberikan pertimbangan terdapat 2 aspek kategori yaitu yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasar putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Sedangkan non yuridis yaitu aspek filosofi, menitikberatkan keadilan antara penggugat atau tergugat. Aspek sosiologis, putusan yang memenuhi pertimbangan aspek sosiologis adalah putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. (2) Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ada 2 (dua) perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa yang terjadi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa tercantum pada pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 12A UU Perbankan dan Pasal 1 angka 1 UUHT, sedangkan represif adalah untuk menyelesaikan sengketa tercantum pada Pasal 6 UUHT, Pasal 7 UUHT, Pasal 11 UUHT, Pasal 14 UUHT, dan Pasal 20 UUHT. Pemberian jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh debitur ke kreditur harus dilanjutkan dengan pendaftaran hak tanggungan, karena dengan adanya pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat mutlak lahirnya hak tanggungan dan memberikan kedudukan kreditur menjadi preferent. Kata Kunci: Hukum Perdata, Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Perlindungan hukum, Kreditur
Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer Di Kabupaten Purworejo Melalui Pendaftaran Hak Cipta
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-22) Wanda Athaya Nisrina
Batik sebagai sebuah karya yang menjadi potensi daerah, dalam hal ini khususnya motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo, harus mendapat perhatian untuk dilindungi sebagai sebuah karya intelektual oleh masyarakat setempat. Batik kontemporer yang dimiliki oleh masyarakat rawan terjadi plagiarisme tanpa memberikan manfaat apapun kepada pemilik. Untuk itu pendaftaran hak cipta merupakan hal penting dalam upaya perlindungan motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran hak cipta dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukumnya. Selain itu perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo juga dilakukan dalam bentuk menggunakan reward theory, recovery theory, risk theory, economic growth stimulus theory. Peran pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan hukum motif batik kontemporer melalui pendaftaran hak cipta oleh pemerintah Kabupaten Purworejo sudah dilakukan sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator walaupun dalam penerapanya masih belum maksimal.
Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-22) Siwi Fitri Suwandari
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap : (1) bagaimana perlindungan hukum produk susu kambing peranakan etawa di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran indikasi geografis dan (2) bagaimana peran pemerintah dalam mengakomodir pendaftaran indikasi geografis pada produk susu kambing peranakan etawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa produk susu kambing peranakan etawa memperoleh perlindungan preventif dan represif setelah indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namum produk susu kaming peranakan etawa belum bisa mendapatkan perlindungan hukum karena masih bersifat individual dan belum didaftarkan kepada menteri perlindungan hukumnya melalui indikasi geografis oleh pemohon. Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir pendaftaran indikasi geografis yaitu sebagai fasilitator,regulator, dan katalisator.
“Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer Di Kabupaten Purworejo Melalui Pendaftaran Hak Cipta”
(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-22) Wanda Athaya Nisrina
Wanda Athaya Nisrina “Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer Di Kabupaten Purworejo Melalui Pendaftaran Hak Cipta”. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024. Batik sebagai sebuah karya yang menjadi potensi daerah, dalam hal ini khususnya motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo, harus mendapat perhatian untuk dilindungi sebagai sebuah karya intelektual oleh masyarakat setempat. Batik kontemporer yang dimiliki oleh masyarakat rawan terjadi plagiarisme tanpa memberikan manfaat apapun kepada pemilik. Untuk itu pendaftaran hak cipta merupakan hal penting dalam upaya perlindungan motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran hak cipta dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukumnya. Selain itu perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo juga dilakukan dalam bentuk menggunakan reward theory, recovery theory, risk theory, economic growth stimulus theory. Peran pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan hukum motif batik kontemporer melalui pendaftaran hak cipta oleh pemerintah Kabupaten Purworejo sudah dilakukan sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator walaupun dalam penerapanya masih belum maksimal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Motif Batik Kontemporer, Hak Cipta.
Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis
(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-22) Siwi Fitri Suwandari
Siwi Fitri Suwandari. “Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis”. Skripsi. Program Stusi Hukum. FIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap : (1) bagaimana perlindungan hukum produk susu kambing peranakan etawa di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran indikasi geografis dan (2) bagaimana peran pemerintah dalam mengakomodir pendaftaran indikasi geografis pada produk susu kambing peranakan etawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa produk susu kambing peranakan etawa memperoleh perlindungan preventif dan represif setelah indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namum produk susu kaming peranakan etawa belum bisa mendapatkan perlindungan hukum karena masih bersifat individual dan belum didaftarkan kepada menteri perlindungan hukumnya melalui indikasi geografis oleh pemohon. Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir pendaftaran indikasi geografis yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Kata kunci : perlindungan hukum, susu kambing peranakan etawa, indikasi geografis.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN PWR)
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-22) Viona Erwiyanto Putri
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/Pn Pwr tentang wanprestasi dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan agunan? Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yangmana permasalahan diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini melakukan pengkajian data primer melalui kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas antara lain : Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2021 / Pn Pwr, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Bugerlijk welboek) buku ketiga tentang perjanjian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan , Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 4 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan tanah (UUHT). Pengkajian data sekunder berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya. Kemudian pengkajian dara tersier seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat seperti karya ilmiah. Hasil penelitian: (1) Hakim dalam memberikan pertimbangan terdapat 2 aspek kategori yaitu yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasar putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Sedangkan non yuridis yaitu aspek filosofi, menitikberatkan keadilan antara penggugat atau tergugat. Aspek sosiologis, putusan yang memenuhi pertimbangan aspek sosiologis adalah putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. (2) Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ada 2 (dua) perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa yang terjadi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa tercantum pada pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 12A UU Perbankan dan Pasal 1 angka 1 UUHT, sedangkan represif adalah untuk menyelesaikan sengketa tercantum pada Pasal 6 UUHT, Pasal 7 UUHT, Pasal 11 UUHT, Pasal 14 UUHT, dan Pasal 20 UUHT. Pemberian jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh debitur ke kreditur harus dilanjutkan dengan pendaftaran hak tanggungan, karena dengan adanya pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat mutlak lahirnya hak tanggungan dan memberikan kedudukan kreditur menjadi preferent.
―Kajian Yuridis Pemberatan Hukuman Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Perkara Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr)
(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-25) Rahmah Dyah Pratiwi
Rahmah Dyah Pratiwi. ―Kajian Yuridis Pemberatan Hukuman Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Perkara Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr)‖. Skripsi. Program Studi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, UniversitasMuhammadiyah Purworejo. 2024. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam kejahatan pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang, yang tidak dapat diganti dengan apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr dan untuk mengetahui bagaimana pemberatan sanksi terhadap anggota ASN. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach atau pendekatan perundang- undangan, dan case approach atau pendekatan kasus. Menelaah dan menginterpretasikan menyangkut putusan, asas-asas hukum, dan Peraturan Undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN. Pwr menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah memenuhi unsur pasal 340 KUHP, sehingga terdakwa di jatuhi hukuman pidana mati. Akan tetapi dalam pemberian sanksi tersebut, menurut penulis hakim tidak mempertimbangkan status jabatan ASN sebagai pemberatan secara moralitas dan sosiologi, karena jabatan ASN merupakan jabatan Negara yang seharusnya, memberikan contoh yang baik di masyarakat. Selain itu, kajian ini juga membahas tentang pemberatan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh ASN. Pemberatan tersebut berdasarkan pasal 87 Ayat 4 huruf d UU ASN tercantum bahwa, sanksi yang diberikan yaitu sanksi administrtif. Sehingga pemberatan hukuman terhadap ASN tersebut berbeda dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan. Kata Kunci : Pembunuhan Berencana; ASN; Pemberatan Hukuman
Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana
(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-25) Pandu Prakoso
Pandu Prakoso.” Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana”. Skripsi. Hukum. FIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusan hakim yang bersifat ultra petita ditinjau dari aspek hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan hasil penelitian yang dihasilkan. Pada Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel dengan terdakwa Fredi Sambo hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita yaitu melebihi atau kurang dari apa yang dituntut JPU dalam surat tuntutan. Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn dengan terdakwa Parsilan hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita berupa putusan di luar dari apa yang didakwakan JPU dan pada Putusan No. 55/Pid.Sus/2019/PN Sit dengan terdakwa Boiy Sairy, hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita berupa putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang Katakunci : Ultra Petita, Kepastian Hukum, Hukum Pidana
―Kajian Yuridis Pemberatan Hukuman Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Perkara Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr)
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-25) Rahmah Dyah Pratiwi
Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam kejahatan pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang, yang tidak dapat diganti dengan apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr dan untuk mengetahui bagaimana pemberatan sanksi terhadap anggota ASN. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach atau pendekatan perundang- undangan, dan case approach atau pendekatan kasus. Menelaah dan menginterpretasikan menyangkut putusan, asas-asas hukum, dan Peraturan Undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN. Pwr menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah memenuhi unsur pasal 340 KUHP, sehingga terdakwa di jatuhi hukuman pidana mati. Akan tetapi dalam pemberian sanksi tersebut, menurut penulis hakim tidak mempertimbangkan status jabatan ASN sebagai pemberatan secara moralitas dan sosiologi, karena jabatan ASN merupakan jabatan Negara yang seharusnya, memberikan contoh yang baik di masyarakat. Selain itu, kajian ini juga membahas tentang pemberatan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh ASN. Pemberatan tersebut berdasarkan pasal 87 Ayat 4 huruf d UU ASN tercantum bahwa, sanksi yang diberikan yaitu sanksi administrtif. Sehingga pemberatan hukuman terhadap ASN tersebut berbeda dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-25) Pandu Prakoso
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusan hakim yang bersifat ultra petita ditinjau dari aspek hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan hasil penelitian yang dihasilkan. Pada Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel dengan terdakwa Fredi Sambo hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita yaitu melebihi atau kurang dari apa yang dituntut JPU dalam surat tuntutan. Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn dengan terdakwa Parsilan hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita berupa putusan di luar dari apa yang didakwakan JPU dan pada Putusan No. 55/Pid.Sus/2019/PN Sit dengan terdakwa Boiy Sairy, hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita berupa putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang
Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasar Pasal 26 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Jabres)
(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-01) Imam Khanafi
Imam Khanafi, “Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasar Pasal 26 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Jabres).” Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres(2) Bagaimana factor hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu dengan meninjau kaidah- kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian: (1) Bahwa implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa Jabres dalam hal pembangunan sesuai dengan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan perturan terkait lainnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan, Kepala Desa Jabres telah membuat RPJM Desa Jabres yeng memuat arah pembangunan dalam jangka waktu menengah enam tahun yang disahkan dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jabres. Selanjutnya sebagai implementasi dari RPJM Desa Jabres, Kepala Desa pada tahun 2022 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jabres 2022 dan pada tahun 2023 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintaha Desa Jabres Tahun 2023. (2) Dalam pelaksanaan pembangunan memeliki beberapa kendala yaitu dari faktor dana, kesadaran masyarakat, faktor keterlibatan masyarakat, dan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan pihak desa. Kata kunci: Implementasi tugas dan fungsi, hambatan dalam tugas dan fungsi.
“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Bahan Peledak Petasan Di Wilayah Hukum Polres Kebumen (Studi Di Polres Kebumen)
(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-01) Triono
Triono “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Bahan Peledak Petasan Di Wilayah Hukum Polres Kebumen (Studi Di Polres Kebumen)”, Program Studi Hukum FIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Wilayah Hukum Polres Kebumen dan (2) Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Wilayah Hukum Polres Kebumen. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris yang dimana dalam penelitian ini melakukan pengkajian data primer melalui perundang-undangan yang berlaku terkait bahan peledak, kemudian pengkajian data sekunder berupa buku, makalah, jurnal, artikel. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan aparat penegak hukum dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian: (1) Penegakan hukum terhadap pengedaran bahan peledak petasan dengan tindakan preventif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951dan bahayanya bahan peledak dan tindakan represif yaitu melakukan penangkapan pelaku pengedaran bahan peledak oleh petugas memberitahukan penangkapan kepada pelaku dan menyebutkan hak-hak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyita barang bukti berupa bahan peledak setelah adanya penangkapan pelaku di bawa ke kantor polisi untuk dilakuakan penyidikan lebih lanjut. (2) Hambatan penegakan hukum kurangnya kuantitas SDM keterbatasan alat-alat khusus yang dimiliki oleh Polres Kebumen untuk mendukung sarana prasarana penyidik dalam mengungkap dan mengatasi kasus tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan dalam transaksi jual beli online. Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, bahan peledak, petasan polres kebumen
Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasar Pasal 26 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Jabres)
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-01) Imam Khanafi
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres(2) Bagaimana factor hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu dengan meninjau kaidah- kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian: (1) Bahwa implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa Jabres dalam hal pembangunan sesuai dengan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan perturan terkait lainnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan, Kepala Desa Jabres telah membuat RPJM Desa Jabres yeng memuat arah pembangunan dalam jangka waktu menengah enam tahun yang disahkan dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jabres. Selanjutnya sebagai implementasi dari RPJM Desa Jabres, Kepala Desa pada tahun 2022 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jabres 2022 dan pada tahun 2023 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintaha Desa Jabres Tahun 2023. (2) Dalam pelaksanaan pembangunan memeliki beberapa kendala yaitu dari faktor dana, kesadaran masyarakat, faktor keterlibatan masyarakat, dan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan pihak desa.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Bahan Peledak Petasan Di Wilayah Hukum Polres Kebumen (Studi Di Polres Kebumen)
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-01) Triono
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Wilayah Hukum Polres Kebumen dan (2) Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan di Wilayah Hukum Polres Kebumen. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris yang dimana dalam penelitian ini melakukan pengkajian data primer melalui perundang-undangan yang berlaku terkait bahan peledak, kemudian pengkajian data sekunder berupa buku, makalah, jurnal, artikel. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan aparat penegak hukum dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian: (1) Penegakan hukum terhadap pengedaran bahan peledak petasan dengan tindakan preventif melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951dan bahayanya bahan peledak dan tindakan represif yaitu melakukan penangkapan pelaku pengedaran bahan peledak oleh petugas memberitahukan penangkapan kepada pelaku dan menyebutkan hak-hak pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan menyita barang bukti berupa bahan peledak setelah adanya penangkapan pelaku di bawa ke kantor polisi untuk dilakuakan penyidikan lebih lanjut. (2) Hambatan penegakan hukum kurangnya kuantitas SDM keterbatasan alat-alat khusus yang dimiliki oleh Polres Kebumen untuk mendukung sarana prasarana penyidik dalam mengungkap dan mengatasi kasus tindak pidana pengedaran bahan peledak petasan dalam transaksi jual beli online.
Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-05) Pijar Agni Winengku Alam Murtanto
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara Belanda dan (2) Bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dengan mempertimbangkan pengalaman negara Belanda. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang dimana dalam penelitian ini melakukan kajian data sekunder berupa perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, laporan penelitian hukum, jurnal, dan artikel terkait tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Secara keseluruhan, sistem di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara untuk mengimbangi jumlah perkara yang besar dan mengurangi biaya, namun mengorbankan hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sebaliknya, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan berbagai upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meski memiliki tenggat waktu penyelesaian perkara yang lama dan proses penyelesaian yang rumit sehingga sulit dipahami masyarakat. (2) Untuk memperbaiki proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dapat dilakukan penambahan dan penyempurnaan penyelesaian perkara di luar Pengadilan serta penerapan upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan melalui Kejaksaan.
Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda.
(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-05) Pijar Agni Winengku Alam Murtanto,
Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, “Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda.” Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara Belanda dan (2) Bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dengan mempertimbangkan pengalaman negara Belanda. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang dimana dalam penelitian ini melakukan kajian data sekunder berupa perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, laporan penelitian hukum, jurnal, dan artikel terkait tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Secara keseluruhan, sistem di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara untuk mengimbangi jumlah perkara yang besar dan mengurangi biaya, namun mengorbankan hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sebaliknya, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan berbagai upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meski memiliki tenggat waktu penyelesaian perkara yang lama dan proses penyelesaian yang rumit sehingga sulit dipahami masyarakat. (2) Untuk memperbaiki proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dapat dilakukan penambahan dan penyempurnaan penyelesaian perkara di luar Pengadilan serta penerapan upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan melalui Kejaksaan. Kata kunci: Perbandingan Hukum, Penyelesaian Perkara, Lalu Lintas.

Browse

Browsing Hukum by Issue Date

Results Per Page

Sort Options