Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 68
- ItemAkibat Hukum Kepailitan Terhadap Perjanjian Kredit Pada Kreditur (Studi Putusan No. 18/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst)(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-08-28) Arya Riananda 212710024Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst serta menganalisis akibat hukum kepailitan debitur terhadap perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai kedudukan penjamin pribadi (personal guarantor) dalam hubungan perjanjian kredit dan kepailitan, khususnya mengenai pemenuhan syarat kepailitan serta tanggung jawab penjamin terhadap utang debitur utama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst berfokus pada terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya mengenai adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya sekurang-kurangnya dua kreditur. Meskipun terdapat fasilitas kredit sebesar Rp170.000.000.000,00 dan para Termohon berkedudukan sebagai penjamin pribadi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti mengenai adanya kreditur lain tidak menunjukkan secara jelas adanya pelepasan hak istimewa para penjamin. Dengan demikian, unsur pluralitas kreditur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi secara sederhana, sehingga permohonan pailit ditolak dan Pemohon Pailit dibebani biaya perkara. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit bergantung pada diterima atau ditolaknya permohonan pailit. Apabila permohonan pailit dikabulkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit, sedangkan pengurusan dan pemberesan harta tersebut beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kreditur pada umumnya wajib mengajukan tagihannya kepada kurator dan penyelesaian utang dilakukan berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte, dengan tetap memperhatikan kedudukan kreditur yang memiliki hak preferen atau jaminan kebendaan. Sebaliknya, karena permohonan pailit dalam perkara yang diteliti ditolak, para Termohon tidak berada dalam status pailit dan hubungan hukum para pihak tetap tunduk pada mekanisme hukum perdata dan ketentuan mengenai penjaminan.
- ItemAnalisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Pemilik Objek Hak Tanggungan Dalam Sengketa Kredit Perbankan (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cms)(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-08-06) Fadfa Sadamreka Haritang 222710018Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian dan akibat hukum bagi pihak ketiga pemilik objek Hak Tanggungan non-debitur, bentuk perlindungan hukumnya, serta batas kewenangan BPSK dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Isu hukum bermula dari tindakan perbankan yang menagih angsuran uang tunai secara personal kepada penjamin pihak ketiga pasca-wanprestasi dan meninggalnya debitur utama, yang berujung pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Ciamis atas dasar ketidakwenangan absolut tanpa menguji pokok perkara (legal deadlock). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus pada Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cms, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemisahan tegas antara utang pribadi (schuld) dan tanggung jawab jaminan (haftung), di mana penjamin non-debitur murni hanya menanggung liability terbatas secara in rem sebatas nilai jaminan. Penagihan in personam oleh bank melanggar asas privity of contract (Pasal 1340 KUHPerdata) dan dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Perlindungan preventif diberikan melalui pengawasan klausula baku dan transparansi status penjamin (Pasal 18 UUPK jo. POJK No. 6/2022). Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui hak penolakan tagihan personal, asas benefit of excussion (Pasal 1831 KUHPerdata), pemulihan hak (restitutio in integrum) atas pembayaran tanpa dasar (indebiti solutio - Pasal 1359 KUHPerdata), Hak Regres/Subrogasi (Pasal 1400 jo. 1840 KUHPerdata) kepada ahli waris debitur, serta transparansi sisa hasil lelang (Pasal 6 jo. 14 UUHT). Penanganan BPSK atas sengketa Hak Tanggungan bersifat ultra vires dan bertentangan dengan SEMA No. 1/2017. Untuk mengakhiri legal deadlock, mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga adalah litigasi langsung di Pengadilan Negeri melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet).
- ItemAnalisis Yuridis Terhadap Kewenangan Kepala Desa Tlogorejo Dalam Pemberhentian Sekretaris Desa Tlogorejo Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo (Studi Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.SMG)(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-07-27) William Adi Santoso 222710028Penelitian ini mengkaji keabsahan pemberhentian Sekretaris Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa Tlogorejo berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 2/G/2025/PTUN.SMG. D e n g a n m e n g g u n a k a n pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis konsistensi keputusan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberhentian tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum, sehingga putusan PTUN membatalkan keputusan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, mencegah maladministrasi, dan memperkaya literatur hukum administrasi negara.
- ItemPerlindungan Hukum Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek di Purwodadi Purworejo(Prodi. Hukum, Fak. PHIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-02-09) Joyson Adilang Yutama 222710020Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran merek, serta upaya pemerintah dalam mengakomodir pendaftaran merek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap pelaku UMKM serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek mencakup dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum atas merek terdaftar sehingga mencegah peniruan atau penyalah gunaan merek sebelum terjadi sengketa. Perlindungan represif memberikan hak kepada pemilik merek untuk menempuh upaya hukum, baik perdata maupun pidana, terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa izin. Selain itu, upaya pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo telah dilakukan melalui program sosialisasi, subsidi biaya pendaftaran, pendampingan dan pembinaan, serta pembentukan komunitas UMKM. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek sebagai langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan dan daya saing usaha.
- ItemAkibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perlindungan Anak (Studi di Desa Sumbersari kec. Purwodadi kab. Purworejo)(Prodi. Hukum, Fak. PHIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-02-09) Erlang Yutama Ramadhany 222710029Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan siri terhadap perlindungan anak di Desa Sumbersari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, serta upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap pihak terkait di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap perlindungan anak, terutama dalam hal status hukum, hubungan keperdataan, dan hak waris. Anak yang lahir dari perkawinan siri pada umumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak anak terhadap ayah, seperti nafkah, kejelasan nasab, dan warisan, tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, praktik perkawinan siri masih terjadi karena faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta anggapan bahwa perkawinan secara agama sudah cukup tanpa pencatatan resmi. Upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik perkawinan siri dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, penyelenggaraan isbat nikah, serta kerja sama antara Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Upaya tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor budaya yang masih melekat.