Browse
Recent Submissions
- ItemPENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PURWOREJO (STUDI DI POLRES PURWOREJO)(PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2024-01-24) Yohanes Adi GunawanPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap : (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dan, (2) Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dan bagaimana solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode yang memadukan bahan hukum primer dengan data yang diperoleh selama di lapangan, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari observasi dan wawancara, data sekunder yang terdiri dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, serta peraturan perundangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo dilakukan dengan tindakan preemtif, preventif, dan represif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran narkotika di wilayah hukum Polres Purworejo yaitu keterbatasan personil opsnal yang tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Purworejo, adanya metode putus jaringan dalam peredaran narkotika, pihak pelaku saling melindungi ketika salah satu anggota jaringan tertangkap, barang bukti narkotika mudah disembunyikan, dihilangkan, ataupun dimusnahkan oleh tersangka. Solusi untuk mengatasinya antara lain dengan mengoptimalkan jumlah personil opsnal yang ada tidak hanya dari Sat Res Narkoba saja, melakukan pelacakan nomor melalui handphone tersangka yang tertangkap, melakukan pendekatan persuasif terhadap tersangka yang tertangkap, tetap melakukan penyelidikan secara tertutup terhadap tersangka yang tidak ditemukan barang bukti narkotika
- Item“Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer Di Kabupaten Purworejo Melalui Pendaftaran Hak Cipta”(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-22) Wanda Athaya NisrinaWanda Athaya Nisrina “Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer Di Kabupaten Purworejo Melalui Pendaftaran Hak Cipta”. Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024. Batik sebagai sebuah karya yang menjadi potensi daerah, dalam hal ini khususnya motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo, harus mendapat perhatian untuk dilindungi sebagai sebuah karya intelektual oleh masyarakat setempat. Batik kontemporer yang dimiliki oleh masyarakat rawan terjadi plagiarisme tanpa memberikan manfaat apapun kepada pemilik. Untuk itu pendaftaran hak cipta merupakan hal penting dalam upaya perlindungan motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran hak cipta dan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar hukumnya. Selain itu perlindungan hukum motif batik kontemporer di Kabupaten Purworejo juga dilakukan dalam bentuk menggunakan reward theory, recovery theory, risk theory, economic growth stimulus theory. Peran pemerintah daerah sebagai upaya perlindungan hukum motif batik kontemporer melalui pendaftaran hak cipta oleh pemerintah Kabupaten Purworejo sudah dilakukan sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator walaupun dalam penerapanya masih belum maksimal. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Motif Batik Kontemporer, Hak Cipta.
- Item“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN PWR)(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-22) Viona Erwiyanto PutriViona “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Ketika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN PWR). Program Studi Hukum FIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2021/Pn Pwr tentang wanprestasi dan (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur ketika terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan agunan? Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yangmana permasalahan diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini melakukan pengkajian data primer melalui kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas antara lain : Putusan Nomor 10/ Pdt.G.S/ 2021 / Pn Pwr, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Bugerlijk welboek) buku ketiga tentang perjanjian, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan , Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 4 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan tanah (UUHT). Pengkajian data sekunder berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya. Kemudian pengkajian dara tersier seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat seperti karya ilmiah. ii Hasil penelitian: (1) Hakim dalam memberikan pertimbangan terdapat 2 aspek kategori yaitu yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasar putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Sedangkan non yuridis yaitu aspek filosofi, menitikberatkan keadilan antara penggugat atau tergugat. Aspek sosiologis, putusan yang memenuhi pertimbangan aspek sosiologis adalah putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. (2) Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ada 2 (dua) perlindungan hukum bagi kreditur atas sengketa yang terjadi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya sengketa tercantum pada pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata, Pasal 12A UU Perbankan dan Pasal 1 angka 1 UUHT, sedangkan represif adalah untuk menyelesaikan sengketa tercantum pada Pasal 6 UUHT, Pasal 7 UUHT, Pasal 11 UUHT, Pasal 14 UUHT, dan Pasal 20 UUHT. Pemberian jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh debitur ke kreditur harus dilanjutkan dengan pendaftaran hak tanggungan, karena dengan adanya pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat mutlak lahirnya hak tanggungan dan memberikan kedudukan kreditur menjadi preferent. Kata Kunci: Hukum Perdata, Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Pertimbangan Hakim, Perlindungan hukum, Kreditur
- ItemAnalisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda.(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-05) Pijar Agni Winengku Alam Murtanto,Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, “Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda.” Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara Belanda dan (2) Bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dengan mempertimbangkan pengalaman negara Belanda. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang dimana dalam penelitian ini melakukan kajian data sekunder berupa perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, laporan penelitian hukum, jurnal, dan artikel terkait tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Secara keseluruhan, sistem di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara untuk mengimbangi jumlah perkara yang besar dan mengurangi biaya, namun mengorbankan hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sebaliknya, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan berbagai upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meski memiliki tenggat waktu penyelesaian perkara yang lama dan proses penyelesaian yang rumit sehingga sulit dipahami masyarakat. (2) Untuk memperbaiki proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dapat dilakukan penambahan dan penyempurnaan penyelesaian perkara di luar Pengadilan serta penerapan upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan melalui Kejaksaan. Kata kunci: Perbandingan Hukum, Penyelesaian Perkara, Lalu Lintas.
- ItemPerlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-22) Siwi Fitri SuwandariSiwi Fitri Suwandari. “Perlindungan Hukum Produk Susu Kambing Peranakan Etawa Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis”. Skripsi. Program Stusi Hukum. FIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap : (1) bagaimana perlindungan hukum produk susu kambing peranakan etawa di Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran indikasi geografis dan (2) bagaimana peran pemerintah dalam mengakomodir pendaftaran indikasi geografis pada produk susu kambing peranakan etawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa produk susu kambing peranakan etawa memperoleh perlindungan preventif dan represif setelah indikasi geografis terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namum produk susu kaming peranakan etawa belum bisa mendapatkan perlindungan hukum karena masih bersifat individual dan belum didaftarkan kepada menteri perlindungan hukumnya melalui indikasi geografis oleh pemohon. Peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam mengakomodir pendaftaran indikasi geografis yaitu sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Kata kunci : perlindungan hukum, susu kambing peranakan etawa, indikasi geografis.