Browse
Recent Submissions
Now showing 1 - 5 of 65
- ItemPerlindungan Hukum Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek di Purwodadi Purworejo(Prodi. Hukum, Fak. PHIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-02-09) Joyson Adilang Yutama 222710020Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo melalui pendaftaran merek, serta upaya pemerintah dalam mengakomodir pendaftaran merek tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap pelaku UMKM serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran merek mencakup dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan hak eksklusif dan kepastian hukum atas merek terdaftar sehingga mencegah peniruan atau penyalah gunaan merek sebelum terjadi sengketa. Perlindungan represif memberikan hak kepada pemilik merek untuk menempuh upaya hukum, baik perdata maupun pidana, terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa izin. Selain itu, upaya pemerintah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo telah dilakukan melalui program sosialisasi, subsidi biaya pendaftaran, pendampingan dan pembinaan, serta pembentukan komunitas UMKM. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek sebagai langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan dan daya saing usaha.
- ItemAkibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perlindungan Anak (Studi di Desa Sumbersari kec. Purwodadi kab. Purworejo)(Prodi. Hukum, Fak. PHIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-02-09) Erlang Yutama Ramadhany 222710029Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan siri terhadap perlindungan anak di Desa Sumbersari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, serta upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap pihak terkait di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap perlindungan anak, terutama dalam hal status hukum, hubungan keperdataan, dan hak waris. Anak yang lahir dari perkawinan siri pada umumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak anak terhadap ayah, seperti nafkah, kejelasan nasab, dan warisan, tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, praktik perkawinan siri masih terjadi karena faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta anggapan bahwa perkawinan secara agama sudah cukup tanpa pencatatan resmi. Upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik perkawinan siri dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, penyelenggaraan isbat nikah, serta kerja sama antara Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Upaya tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor budaya yang masih melekat.
- ItemAnalisis Yuridis Terhadap Penggantian Calon Kepala Daerah Yang Meninggal Dunia Menurut Peraturan Komisi Pemilahan Umum Nomor 8 Tahun 2024(Prodi. Hukum, Fak. PHIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-04-08) Rahmadi Kurniawan 222710023Rahmadi Kurniawan “Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penggantian calon kepala daerah yang meninggal dunia menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, serta mengkaji bentuk jaminan kepastian hukum dan implikasinya terhadap proses penggantian calon dalam pemilihan kepala daerah. Permasalahan ini menjadi penting karena dalam praktik penyelenggaraan Pilkada, kematian calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat terjadi pada tahapan yang krusial, seperti setelah penetapan pasangan calon maupun saat masa kampanye berlangsung, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran, dan sengketa dalam pelaksanaan Pilkada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen ilmiah lain yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menelaah kesesuaian norma hukum dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada dalam keadaan luar biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggantian calon kepala daerah yang meninggal dunia telah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, namun pengaturannya masih menyisakan persoalan yuridis, terutama terkait batas waktu penggantian, subjek yang berwenang mengusulkan pengganti, bentuk penggantian, dan ruang diskresi Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi keadaan force majeure. Kepastian hukum terhadap penggantian calon belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat potensi multitafsir dan kekosongan norma dalam situasi tertentu. Implikasi dari kondisi tersebut dapat x memengaruhi legitimasi Pilkada, perlindungan hak politik partai pengusung, hak pilih masyarakat, serta stabilitas tahapan pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas, rinci, dan responsif terhadap kondisi darurat agar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada dapat terjamin.” Kata Kunci: kepastian hukum, penggantian calon, kepala daerah, Pilkada, PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
- ItemPerlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Atas Kesamaan Produk Desain Industri.(Prodi. Hukum, Fak. PHIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-02-20) Devi Octaviani 222710015Devi Octaviani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Desain Industri Atas Kesamaan Produk Desain Industri.” Program Studi Hukum, Fakultas Psikologi, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 terkait penerapan prinsip kebaruan (Novelty). Desain Industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki peranan penting dalam dunia usaha karena memberikan nilai estetis dan daya saing suatu produk. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain industri menjadi hal yang esensial untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi pemegang haknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri diberikan melalui sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif (first to file), yang meliputi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pendaftaran desain industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran. Dalam Putusan Nomor 583/Pdt.Sus-HKI/2021, Mahkamah Agung membatalkan desain industri milik Tergugat karena tidak memenuhi unsur kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Majelis hakim menilai bahwa desain yang didaftarkan telah diungkapkan dan digunakan sebelumnya oleh pihak lain sebelum tanggal penerimaan permohonan, sehingga tidak layak memperoleh perlindungan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa prinsip kebaruan merupakan syarat mutlak dalam pemberian hak desain industri dan menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa desain industri di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Prinsip Kebaruan, Frist to file, Putusan Mahkamah Agung.
- ItemTinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi pada Transaksi Digital E-Commerce di Indonesia (Studi Putusan No. 50 Pdt.Sus-BPSK/2024 PN Idm)(Prodi. Hukum, Fak. PHIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-03-26) Hafsah Nabila 222710045Hafsah Nabila. “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi pada Transaksi Digital E-Commerce di Indonesia (Studi Putusan No. 50 Pdt.Sus-BPSK/2024 PN Idm)”. Skripsi. Hukum, Fakultas Psikologi Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purwoewjo,2026 Perkembangan transaksi digital melalui platform e-commerce berpotensi menimbulkan sengketa konsumen. Salah satu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun, putusan BPSK tidak bersifat final dan dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam memutus sengketa wanprestasi pada platform e-commerce Tokopedia berdasarkan Putusan Nomor 50 Pdt.Sus-BPSK 2024 PN Idm serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital e-commerce di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan pendapat para ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Indramayu telah tepat secara yuridis. Karena terdapat cacat prosedural, antara lain tidak terpenuhinya asas audi et alteram partem serta tidak diterapkanya tahapan penyelesaian sengketa secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007. Majelis Hakim mempertimbangkan adanya itikad baik dari PT Tokopedia yang telah memulihkan kerugian konsumen, sehingga tujuan perlindungan hukum konsumen pada dasarnya telah tercapai. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi digital e-commerce di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme preventif dan represif yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen. Kata Kunci: Wanprestasi, Perlindungan Konsumen, E-Commerce, BPSK.