Hukum

Permanent URI for this collection

https://repository.umpwr.ac.id/handle/123456789/21

Browse

Browsing Hukum by Title

Now showing 1 - 20 of 59
  • No Thumbnail Available
    Item
    A CONVERSATION ANALYSIS OF ADJACENCY PAIRS FOUND IN AUGUST RUSH MOVIE AND ITS IMPLEMENTATION IN TEACHING SPEAKING
    (ENGLISH LANGUAGE EDUCATION TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY PURWOREJO MUHAMMADIYAH UNIVERSITY, 2022-08-30) Leli Nur Azizah
    The aims of this research were to identify the classification and to find out the most dominant of adjacency pairs found in August Rush movie and to describe the implementation of teaching speaking. In this research, the researcher uses a qualitative method to analyse adjacency pairs in the movie. The data source of this research was August Rush movie. This research used documentation technique in analysing the data. The researcher was watching the movie, reading the script, finding and underlining the utterances of adjacency pairs inside. The researcher used Yule’s theory. The researcher was identifying the patterns of adjacency pairs, classifying the data, giving the data codes, describing and discussing the data, counting the data, describing the implementation of the result of the analysis to teach speaking in senior high school, finally the researcher was drawing conclusions and suggestions. From the analysis, the researcher finds eleven categories of adjacency pairs in a conversation on August Rush movie. There are 47 adjacency pairs found in August Rush movie. There are 1 greeting-greeting (2%), 1 summons-answer (2%), 0 apology-minimization (0%), 23 question-answer (49%), 3 requestacceptance/refusal (6%), 4 offer-acceptance/refusal (9%), 2 blameadmission/denial (4%), 0 invitation-acceptance/refusal (0%), 4 assessmentagreement/disagreement (9%), 1 command-compliance/incompliance (2%), 1 suggestion-acceptance/refusal (2%), 5 assertion-agreement/disagreement (11%), 2 announcement-acknowledgement (4%). Question-answer is the most dominant one. Also, the finding of this research can be implemented in teaching speaking for eleventh grade students of senior high school in the material of expression of suggestion and its response.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda.
    (Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-05) Pijar Agni Winengku Alam Murtanto,
    Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, “Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda.” Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara Belanda dan (2) Bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dengan mempertimbangkan pengalaman negara Belanda. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang dimana dalam penelitian ini melakukan kajian data sekunder berupa perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, laporan penelitian hukum, jurnal, dan artikel terkait tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Secara keseluruhan, sistem di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara untuk mengimbangi jumlah perkara yang besar dan mengurangi biaya, namun mengorbankan hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sebaliknya, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan berbagai upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meski memiliki tenggat waktu penyelesaian perkara yang lama dan proses penyelesaian yang rumit sehingga sulit dipahami masyarakat. (2) Untuk memperbaiki proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dapat dilakukan penambahan dan penyempurnaan penyelesaian perkara di luar Pengadilan serta penerapan upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan melalui Kejaksaan. Kata kunci: Perbandingan Hukum, Penyelesaian Perkara, Lalu Lintas.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda
    (Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-05) Pijar Agni Winengku Alam Murtanto
    Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara Belanda dan (2) Bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dengan mempertimbangkan pengalaman negara Belanda. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang dimana dalam penelitian ini melakukan kajian data sekunder berupa perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, laporan penelitian hukum, jurnal, dan artikel terkait tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Secara keseluruhan, sistem di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara untuk mengimbangi jumlah perkara yang besar dan mengurangi biaya, namun mengorbankan hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sebaliknya, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan berbagai upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meski memiliki tenggat waktu penyelesaian perkara yang lama dan proses penyelesaian yang rumit sehingga sulit dipahami masyarakat. (2) Untuk memperbaiki proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dapat dilakukan penambahan dan penyempurnaan penyelesaian perkara di luar Pengadilan serta penerapan upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan melalui Kejaksaan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Promosi Judi Online Melalui Media Sosial Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana”
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS PSIKOLOGI, HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-09-03) Alfan Al Farizi.
    Fenomena promosi judi online melalui media sosial telah menjadi bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks dan masif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis promosi judi online dari perspektif kriminologi dan hukum pidana, dengan fokus pada dampak sosial serta efektivitas regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU ITE, dan regulasi digital lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi judi online dilakukan secara terselubung melalui platform seperti Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, dan WhatsApp, dengan memanfaatkan algoritma dan fitur media sosial untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk kelompok usia rentan. Dari sudut pandang kriminologi, perilaku pelaku promosi dan pemain judi online dapat dijelaskan melalui teori Rational Choice, Strain, Social Control, Subculture, dan Opportunity. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan multidimensi: preventif melalui literasi digital, represif melalui penegakan hukum terpadu, dan partisipatif melalui kolaborasi antar lembaga dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, penguatan teknologi forensik digital, serta keterlibatan aktif komunitas digital dalam membangun lingkungan online yang sehat dan bebas dari konten perjudian.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor : Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-21) Negrita Bulian
    Pencurian kendaraan bermotor masih menjadi masalah serius di wilayah hukum Polres Purworejo, terutama karena tingginya angka residivis. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kriminogenik yang mempengaruhi residivisme serta sistem pembinaan di Rutan Kelas IIB Purworejo. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor utama penyebab residivisme pencurian kendaraan bermotor yaitu : faktor internal (rendahnya pendidikan, lemahnya kontrol diri, serta penyalahgunaan zat) dan faktor eksternal (faktor ekonomi, stigma masyarakat, dan lingkungan sosial). Program pembinaan mencakup aspek kepribadian dan kemandirian, seperti pelatihan keterampilan dan program SAE Lugosobo. Meski pembinaan cukup menyeluruh, keberhasilan reintegrasi sosial masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk menekan angka residivisme.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Purworejo
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-21) Riyo Setiawan
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor Penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika Di wilayah Hukum Polres Purworejo dan (2) Upaya yang diterapkan oleh Polres Purworejo dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo. Tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo dari tahun 2021-2024 berjumlah 72. Angka ini menjadi alasan penting dilakukanya penelitian ini dalam sudut pandang kriminologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalaui wawancara kepada 5 warga binaan Rutan kelas IIB Purworejo dan 1 anggota Satres Narkoba Polres Purworejo. Data Primer dikombinasikan dengan studi pustaka dan dokumentasi sebagai data pendukung. Hasil Analisis deskriptif menunjukan bahwa melalui wawancara 5 warga binaan penyalahguna narkotika menemukan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika diantaranya faktor ekonomi, faktor pergaulan/pertemanan, faktor coba-coba/rasa ingin tahu, dan faktor kebutuhan dalam kerja dalam hal tersebut Polres Purworejo menerapkan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika diantara melalui upaya preventif yaitu dengan melaksanakan Program P4GN dan bekerja sama dengan instansi yang terkait BNN, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan sekolah-sekolah, upaya represif dengan melakukan penangkapan, penindakan hukum dan pendekatan restorative justice, dan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pada Pembangunan Di Desa Brenggong Berdasarkan Uu No 6 Tahun 2014 Yang Telah Diubah Menjadi Uu No 3 Tahun 2024 Tentang Desa
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS PSIKOLOGI, HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-08-04) Afif Khoirul Anam
    Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui: (1) Bagaimana tugas dan fungsi kepala desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKPDes) pada pembangunan di Desa Brenggong; (2) Bagaimana faktor yang menghambat tugas dan fungsi kepala desa dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Brenggong. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif- analitis, melalui pengumpulan data primer berupa observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Brenggong, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur keuangan, dan Badan Permusyawaratan Desa. Serta pengumpulan data sekunder dari literatur, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang menyangkut implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa. Kemudian dilakukan analisis dta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian; (1) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa Brenggong dalam penyusunan pelaksanaan program tahunan 2023/2024, telah terdapat sinkronisasi dalam norma atau aturan sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan program kerja tahunan didasarkan pada RPJMDes, yang penyusunannya sesuai dengan aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang ada diatasnya dan telah disahkan dengan Perdes Nomor 4 Tahun 2023. Dimana RPJMDes telah menjadi acuan yang didalam penyusunannya sudah disesuaikan dengan petunjuk aturan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (2) Bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa Brenggong terkait penyusunan dan implementasi RKP. Dalam implementasi pada setiap program kerja di tahun 2023 dan 2024 mengenai pelaksanaan RKP yang didasarkan pada program kerja yang ada di RPJMDes, belum melibatkan kelompok buruh tani. Hal tersebut dapat diketahui di dalam tabel yang tertera pada pembahasan, yang dimana pada tabel tersebut disebutkan bahwa terdapat pembangunan saluran irigasi. Dalam proses pembangunan tersebut seharusnya melibatkan kelompok buruh tani, sedangkan dalam penyusunan RKP belum melibatkan kelompok buruh tani.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Materil Dan Immateril (Studi Putusan : Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwr
    (PROGAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-14) Asih Yuliana
    Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1). Alasan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pada Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwr dan (2). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pihak Yang Mengalami Kerugian Materil dan Immateril Pada Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwr Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji bahan pustaka. Hasil data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan. Penerapan hukum dalam Putusan PN Purworejo No. 15/Pdt.G/2024/PN Pwr terkait Perbuatan Melawan Hukum atas kerugian materiil dan immateriil. Ditemukan bahwa pertimbangan hakim keliru karena salah menilai kewenangan pengadilan yang seharusnya menegakkan perkara perdata, bukan tata usaha negara
  • No Thumbnail Available
    Item
    Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan ( Studi Putusan Nomor 219/PDT/2020/PT.SMG )
    (Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2025-02-21) Dea Gustin Permatasari
    Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang tunduk pada hukum perdata dan mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek jelas, serta tujuan halal. Jaminan sering digunakan untuk mengurangi risiko kreditur, tetapi dalam perjanjian tanpa jaminan, kreditur menghadapi risiko lebih tinggi. Hukum tetap melindungi kreditur melalui mekanisme penagihan atau litigasi jika debitur wanprestasi.ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait utang piutang tanpa jaminan.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara utang piutang tanpa jaminan berdasarkan Putusan Nomor 219/PDT/2020/PT.SMG dan aspek hukum yang melindungi kreditor meski tanpa jaminan serta risiko dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.Putusan hakim menegaskan keabsahan perjanjian utang piutang tanpa jaminan karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun tanpa agunan, hukum tetap melindungi kreditur. Risiko gagal bayar lebih tinggi, sehingga prinsip kepercayaan dan itikad baik menjadi dasar utama. Pengadilan menyatakan debitur wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sebagian utang.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Efektivitas Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Purworejo)
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2022-12-22) Riska Amelia
    Perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan manusia, yang tujuannya membentuk rumah tangga bahagia, tenang dan nyaman Perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga Sakinah,Mawadah,Warahmah, UU Perkawinan Nomor 1 /1974, Pasal 1 menyebutkan Perkawinan adalah : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa” Tujuan penelitian terhadap permasalahan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purworejo serta untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat bagi Mediator dalam proses mediasi dan apa pula yang menjadi faktor pendukung proses mediasi pada penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purworejo dalam rangka menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data dari bahan-bahan kepustakaan serta yang merupakan titik berat adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang objek dan datanya diperoleh langsung dari masyarakat. Pengumpulan data kepustakaan dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi dan bersifat teoritis ilmiah yang dipergunakan sebagai dasar penelitian serta penganalisaan masalah-masalah yang dihadapi Pengadilan Agama, selain itu penulis mengambil sumber bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penelitian ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi yang menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian, pada kenyataannya masih belum efektif. Banyaknya sengketa rumah tangga yang terjadi disebabkan karena banyak faktor seperti perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi serta kekerasan dalam rumah tangga serta faktor lainnya, mengakibatkan meningkatnya perkara perceraian dari tahun ke tahun. Kurangnya pengetahuan para pihak akan hakekat pernikahan juga menjadi penyebab perceraian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi suami istri yang berselisih bahwa pertengkaran tidak semestinya diakhiri dengan perceraian masih ada jalan yang lebih baik yaitu saling memaafkan dan hidup rukun kembali. Kesimpulan penelitian: Mediasi sebagai upaya penyelesaian perkara perceraian di PA Purworejo tidak efektif, persentase keberhasilan mediasi tahun 2020 s/d September 2022 hanya mencapai 9,95% , hasil studi perkara proses mediasi, semuanya gagal menyelesaikan perkara perceraian. ix Faktor penghambat mediasi adalah ketidak hadiran para pihak, rendahnya tingkat kesadaran para pihak untuk berdamai serta egoisme yang tinggi dari para pihak. tidak tersedianya mediator profesional. Faktor pendukung mediasi adalah itikad baik para pihak untuk berdamai serta sarana prasarana mediasi di PA Purworejo yang memadai. Saran-Saran Ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sbb : MA menambah tenaga mediator profesional di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama Purworejo selanjutnya mengeluarkan PERMA Tentang Kriteria Keberhasilan Mediator serta pemberian insentif bagi mediator yang berhasil menjalankan fungsi mediator, menyelenggarakan pelatihan bagi mediator yang belum mengikuti pelatihan serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara berkala, memaksimalkan upaya proses mediasi dengan mengoptimalkan kinerja mediator, jika perlu mendatangkan mediator dari luar pengadilan untuk memenuhi kebutuhan mediator profesional ,para pihak yang bersengketa, apabila dilakukan pemanggilan untuk proses mediasi diharapkan datang.
  • No Thumbnail Available
    Item
    HERMENEUTIKA ASAS TERITORIAL DALAM KASUS PENENGGELAMAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2022-08-18) Amalia Fadhila Rachmawati
    Perairan laut Indonesia yang luas dan kaya mampu menghasilkan potensi perikanan sebesar 12,54 juta ton per tahun dengan letak perairan Indonesia yang sangat strategis menjadi daya tarik tersendiri bagi kapal ikan asing sehingga menyebabkan wilayah Indonesia sering dimanfaatkan untuk menangkap ikan secara ilegal dan mengakibatkan kerugian Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah terhadap perairan ZEE Indonesia dan aspek hukum dari asas teritorial dalam penenggelaman kapal illegal fishing di Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan illegal fishing yang dilakukan oleh KIA di perairan ZEE Indonesia dapat dilakukan penegakan hukum untuk menjerat pelaku illegal fishing sebagimana tercantum dalam Pasal 92 & Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Adapun sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi pelaku illegal fishing sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 35A UU Perikanan. Kemudian penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya sudah tepat untuk diterapkan tercantum dalam Pasal 69 UU Perikanan. Hal ini merujuk kepada asas teritorial, dimana asas tersebut menitikberatkan pada tempat atau teritorial terjadinya suatu tindak pidana sebagai bentuk dari hak Negara pantai untuk melaksanakan hak berdaulatnya dengan melakukan proses peradilan yang diperlukan untuk menjamin peraturan perundangundangan yang berlaku selama penerapan penenggelaman kapal illegal fishing tidak membawa pengaruh buruk terhadap hubungan persahabatan NKRI dengan negara berbendera kapal dan tidak bertentangan dengan UNCLOS.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Yang Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS PSIKOLOGI, HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-28) Eka Septiya Ambarani
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi pengelolaan BUMDes Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kaligesing Kecamatan Kutoarjo? (2) Faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kaligesing dengan keberadaan BUMDes? Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu dengan meninjau kaidah kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian: (1) Bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Kaligesing sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Yang Diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dalam pasal 88 pendirian BUMDes Desa Kaligesing yang disahkan dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "SINALANGAN MAKMUR" Desa Kaligesing, telah sesuai dengan peraturan perundangan tentang desa. (2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di Desa Kaligesing memiliki beberapa kendala dalam program peningkatan ekonomi desa melalui BUMDes, yaitu faktor keterlibatan masyarakat, dimana masyarakat kurang dilibatkan dan hanya dilibatkan di beberapa unit usaha saja. Adanya unit BUMDes yang mangkrak dan tidak dilanjutkan lagi pengelolaannya, serta kurangnya partisipasi pemerintah dalam memberikan pelatihan tentang pengelolaan BUMDes.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Disabilitas Di Perguruan Tinggi Di Purworejo Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023”
    (2025) Nur Aprilyani Muhamad,
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi tentang jaminan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Purworejo. (2) faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam implementasi pemenuhan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah: bagaimana implementasi hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Purworejo?, dan apa saja faktor yang menghambat dan juga mendukung dalam pemenuhan hak-hak tersebut? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Purworejo, mahasiswa difabel Universitas Muhammadiyah Purworejo dan pengurus ULDKM. Teknik analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data, diteruskan dengan mentranskripsi data, menganalisis data dan yang terakhir melaporkan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Muhammadiyah Purworejo belum sepenuhnya terpenuhi, masih banyak sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dan juga masih terdapat faktor yang menghambat dan juga ada faktor pendukung dalam pemenuhan
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Krakal Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Berdasarkan PERDA Nomor 2 tahun 2019
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-31) Irma Tusmawati
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bagaimana implementasi dan faktor yang menghambat implementasi tugas dan fungsi BPD dalam pengelolaan keuangan Dana Desa Krakal Tahun 2023 berdasarkan PERDA Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu dengan meninjau kaidah-kaidah hukum yang ada, sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian: Bahwa implementasi tugas dan fungsi BPD dalam pengelolaan keuangan Dana Desa Krakal Tahun 2023 tidak sesui dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2019. Namun, keterbatasan anggaran operasional dan kurangnya fasilitas kerja membuat pengawasan tidak berjalan maksimal. Dalam melaksanakan musyawarah desa (Musdes) sebagai forum awal dalam menyusun perencanaan penggunaan dana desa. Keterlibatan anggota BPD belum merata, karena sebagian anggota belum sepenuhnya memahami teknis perencanaan dan dokumen peraturan.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasar Pasal 26 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Jabres)
    (Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-01) Imam Khanafi
    Imam Khanafi, “Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasar Pasal 26 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Jabres).” Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres(2) Bagaimana factor hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu dengan meninjau kaidah- kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian: (1) Bahwa implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa Jabres dalam hal pembangunan sesuai dengan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan perturan terkait lainnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan, Kepala Desa Jabres telah membuat RPJM Desa Jabres yeng memuat arah pembangunan dalam jangka waktu menengah enam tahun yang disahkan dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jabres. Selanjutnya sebagai implementasi dari RPJM Desa Jabres, Kepala Desa pada tahun 2022 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jabres 2022 dan pada tahun 2023 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintaha Desa Jabres Tahun 2023. (2) Dalam pelaksanaan pembangunan memeliki beberapa kendala yaitu dari faktor dana, kesadaran masyarakat, faktor keterlibatan masyarakat, dan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan pihak desa. Kata kunci: Implementasi tugas dan fungsi, hambatan dalam tugas dan fungsi.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Berdasar Pasal 26 Ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Jabres)
    (Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-01) Imam Khanafi
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres(2) Bagaimana factor hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam pembangunan di Desa Jabres. Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, yaitu dengan meninjau kaidah- kaidah hukum yang ada sekaligus meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam masyarkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan observasi dan wawancara serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian: (1) Bahwa implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa Jabres dalam hal pembangunan sesuai dengan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan perturan terkait lainnya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pembangunan, Kepala Desa Jabres telah membuat RPJM Desa Jabres yeng memuat arah pembangunan dalam jangka waktu menengah enam tahun yang disahkan dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jabres. Selanjutnya sebagai implementasi dari RPJM Desa Jabres, Kepala Desa pada tahun 2022 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jabres 2022 dan pada tahun 2023 telah mensahkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintaha Desa Jabres Tahun 2023. (2) Dalam pelaksanaan pembangunan memeliki beberapa kendala yaitu dari faktor dana, kesadaran masyarakat, faktor keterlibatan masyarakat, dan adanya prosedur yang tidak dilaksanakan pihak desa.
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana
    (Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-25) Pandu Prakoso
    Pandu Prakoso.” Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana”. Skripsi. Hukum. FIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2024 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusan hakim yang bersifat ultra petita ditinjau dari aspek hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan hasil penelitian yang dihasilkan. Pada Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel dengan terdakwa Fredi Sambo hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita yaitu melebihi atau kurang dari apa yang dituntut JPU dalam surat tuntutan. Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn dengan terdakwa Parsilan hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita berupa putusan di luar dari apa yang didakwakan JPU dan pada Putusan No. 55/Pid.Sus/2019/PN Sit dengan terdakwa Boiy Sairy, hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita berupa putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang Katakunci : Ultra Petita, Kepastian Hukum, Hukum Pidana
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kajian Asas Ultra Petita Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Pidana
    (Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-25) Pandu Prakoso
    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan putusan hakim yang bersifat ultra petita ditinjau dari aspek hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk deskripsi sesuai dengan hasil penelitian yang dihasilkan. Pada Putusan Nomor 796/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel dengan terdakwa Fredi Sambo hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita yaitu melebihi atau kurang dari apa yang dituntut JPU dalam surat tuntutan. Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn dengan terdakwa Parsilan hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita berupa putusan di luar dari apa yang didakwakan JPU dan pada Putusan No. 55/Pid.Sus/2019/PN Sit dengan terdakwa Boiy Sairy, hakim menggunakan menggunakan bentuk ultra petita berupa putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan undang-undang
  • No Thumbnail Available
    Item
    Kajian Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor: 1552/Pdt.G/2019/PA.Pwr
    (PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-14) Riswandi
    Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Cerai Gugat Studi Putusan Perkara Nomor: 1552/Pdt.G/2019/PA.Pwr dan (2) Bagaimana Kajian Yudiris Faktor Penyebab Cerai Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor: 1552/Pdt.G/2019/PA.Pwr. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum. Pendekatan Penelitian diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Hasil penelitian (1) Pertimbangan Hakim Cerai Gugat Studi Putusan Perkara Nomor: 155/Pdt.G/2019/PA.Pwr Purworejo sudah tepat dan benar, yang terjadi menjadi dasar Pertimbangan Hakim yaitu bahwa penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 tahun hingga sekarang Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin Komunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada penggugat, bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat. (2) Faktor penyebab cerai gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri, meliputi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selam kurang lebih 5 tahun tidak ada komunikasi.dalam membina rumah tangga telah retak dan tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami isteri disebabkan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maslah ekonomi kurang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat naman masih mengurus anak.
  • No Thumbnail Available
    Item
    ―Kajian Yuridis Pemberatan Hukuman Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Perkara Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr)
    (Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-07-25) Rahmah Dyah Pratiwi
    Rahmah Dyah Pratiwi. ―Kajian Yuridis Pemberatan Hukuman Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Perkara Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr)‖. Skripsi. Program Studi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, UniversitasMuhammadiyah Purworejo. 2024. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam kejahatan pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang, yang tidak dapat diganti dengan apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim terhadap putusan perkara Nomor 90/Pid.B/2019/PN Pwr dan untuk mengetahui bagaimana pemberatan sanksi terhadap anggota ASN. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach atau pendekatan perundang- undangan, dan case approach atau pendekatan kasus. Menelaah dan menginterpretasikan menyangkut putusan, asas-asas hukum, dan Peraturan Undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN. Pwr menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah memenuhi unsur pasal 340 KUHP, sehingga terdakwa di jatuhi hukuman pidana mati. Akan tetapi dalam pemberian sanksi tersebut, menurut penulis hakim tidak mempertimbangkan status jabatan ASN sebagai pemberatan secara moralitas dan sosiologi, karena jabatan ASN merupakan jabatan Negara yang seharusnya, memberikan contoh yang baik di masyarakat. Selain itu, kajian ini juga membahas tentang pemberatan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh ASN. Pemberatan tersebut berdasarkan pasal 87 Ayat 4 huruf d UU ASN tercantum bahwa, sanksi yang diberikan yaitu sanksi administrtif. Sehingga pemberatan hukuman terhadap ASN tersebut berbeda dengan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan. Kata Kunci : Pembunuhan Berencana; ASN; Pemberatan Hukuman