Hukum

Permanent URI for this collection

https://repository.umpwr.ac.id/handle/123456789/21

Browse

Now showing 1 - 20 of 81

A CONVERSATION ANALYSIS OF ADJACENCY PAIRS FOUND IN AUGUST RUSH MOVIE AND ITS IMPLEMENTATION IN TEACHING SPEAKING
(ENGLISH LANGUAGE EDUCATION TEACHER TRAINING AND EDUCATION FACULTY PURWOREJO MUHAMMADIYAH UNIVERSITY, 2022-08-30) Leli Nur Azizah
The aims of this research were to identify the classification and to find out the most dominant of adjacency pairs found in August Rush movie and to describe the implementation of teaching speaking. In this research, the researcher uses a qualitative method to analyse adjacency pairs in the movie. The data source of this research was August Rush movie. This research used documentation technique in analysing the data. The researcher was watching the movie, reading the script, finding and underlining the utterances of adjacency pairs inside. The researcher used Yule’s theory. The researcher was identifying the patterns of adjacency pairs, classifying the data, giving the data codes, describing and discussing the data, counting the data, describing the implementation of the result of the analysis to teach speaking in senior high school, finally the researcher was drawing conclusions and suggestions. From the analysis, the researcher finds eleven categories of adjacency pairs in a conversation on August Rush movie. There are 47 adjacency pairs found in August Rush movie. There are 1 greeting-greeting (2%), 1 summons-answer (2%), 0 apology-minimization (0%), 23 question-answer (49%), 3 requestacceptance/refusal (6%), 4 offer-acceptance/refusal (9%), 2 blameadmission/denial (4%), 0 invitation-acceptance/refusal (0%), 4 assessmentagreement/disagreement (9%), 1 command-compliance/incompliance (2%), 1 suggestion-acceptance/refusal (2%), 5 assertion-agreement/disagreement (11%), 2 announcement-acknowledgement (4%). Question-answer is the most dominant one. Also, the finding of this research can be implemented in teaching speaking for eleventh grade students of senior high school in the material of expression of suggestion and its response.
Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Perjanjian Kredit Pada Kreditur (Studi Putusan No. 18/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst)
(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-08-28) Arya Riananda 212710024
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara kepailitan berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst serta menganalisis akibat hukum kepailitan debitur terhadap perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan mengenai kedudukan penjamin pribadi (personal guarantor) dalam hubungan perjanjian kredit dan kepailitan, khususnya mengenai pemenuhan syarat kepailitan serta tanggung jawab penjamin terhadap utang debitur utama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif serta deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst berfokus pada terpenuhinya syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya mengenai adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya sekurang-kurangnya dua kreditur. Meskipun terdapat fasilitas kredit sebesar Rp170.000.000.000,00 dan para Termohon berkedudukan sebagai penjamin pribadi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti mengenai adanya kreditur lain tidak menunjukkan secara jelas adanya pelepasan hak istimewa para penjamin. Dengan demikian, unsur pluralitas kreditur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi secara sederhana, sehingga permohonan pailit ditolak dan Pemohon Pailit dibebani biaya perkara. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit bergantung pada diterima atau ditolaknya permohonan pailit. Apabila permohonan pailit dikabulkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit, sedangkan pengurusan dan pemberesan harta tersebut beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kreditur pada umumnya wajib mengajukan tagihannya kepada kurator dan penyelesaian utang dilakukan berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte, dengan tetap memperhatikan kedudukan kreditur yang memiliki hak preferen atau jaminan kebendaan. Sebaliknya, karena permohonan pailit dalam perkara yang diteliti ditolak, para Termohon tidak berada dalam status pailit dan hubungan hukum para pihak tetap tunduk pada mekanisme hukum perdata dan ketentuan mengenai penjaminan.
Akibat Hukum Pensertifikatan Tanah Bengkok menjadi Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan No. 80/Pdt.G/2021/PN.Slt)
(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-08-03) Tata Sulistyowati 222710014
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pensertifikatan tanah bengkok menjadi sertifikat hak milik serta pertimbangan hukum majelis hakim, dengan studi pada Studi Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Slt. tanah bengkok bersifat publik sehingga tidak dapat dialihkan menjadi hak milik pribadi tanpa prosedur pelepasan aset yang sah, Namun dalam praktiknya, perubahan status secara sepihak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa keperdataan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pensertifikatan tanah bengkok menjadi sertifikat hak milik perorangan tanpa dasar hukum yang sah adalah batal demi hukum karena mengandung cacat hukum administratif dan materiil. Dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Slt, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena adanya cacat formil error in persona. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim mengedepankan kepastian hukum formil dan keadilan prosedural tanpa memeriksa pokok perkara
Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perlindungan Anak (Studi di Desa Sumbersari kec. Purwodadi kab. Purworejo)
(Prodi. Hukum, Fak. PHIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-02-09) Erlang Yutama Ramadhany 222710029
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perkawinan siri terhadap perlindungan anak di Desa Sumbersari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, serta upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap pihak terkait di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap perlindungan anak, terutama dalam hal status hukum, hubungan keperdataan, dan hak waris. Anak yang lahir dari perkawinan siri pada umumnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak anak terhadap ayah, seperti nafkah, kejelasan nasab, dan warisan, tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, praktik perkawinan siri masih terjadi karena faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta anggapan bahwa perkawinan secara agama sudah cukup tanpa pencatatan resmi. Upaya pemerintah dalam meminimalisir praktik perkawinan siri dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan, penyelenggaraan isbat nikah, serta kerja sama antara Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Upaya tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dan faktor budaya yang masih melekat.
Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda.
(Prodi. Hukum Fak. Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-05) Pijar Agni Winengku Alam Murtanto,
Pijar Agni Winengku Alam Murtanto, “Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda.” Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara Belanda dan (2) Bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dengan mempertimbangkan pengalaman negara Belanda. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang dimana dalam penelitian ini melakukan kajian data sekunder berupa perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, laporan penelitian hukum, jurnal, dan artikel terkait tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Secara keseluruhan, sistem di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara untuk mengimbangi jumlah perkara yang besar dan mengurangi biaya, namun mengorbankan hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sebaliknya, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan berbagai upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meski memiliki tenggat waktu penyelesaian perkara yang lama dan proses penyelesaian yang rumit sehingga sulit dipahami masyarakat. (2) Untuk memperbaiki proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dapat dilakukan penambahan dan penyempurnaan penyelesaian perkara di luar Pengadilan serta penerapan upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan melalui Kejaksaan. Kata kunci: Perbandingan Hukum, Penyelesaian Perkara, Lalu Lintas.
Analisi Perbandingan Hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan di Negara Indonesia dan Belanda
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2024-08-05) Pijar Agni Winengku Alam Murtanto
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara Belanda dan (2) Bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dengan mempertimbangkan pengalaman negara Belanda. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif yang dimana dalam penelitian ini melakukan kajian data sekunder berupa perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, laporan penelitian hukum, jurnal, dan artikel terkait tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Secara keseluruhan, sistem di Indonesia lebih fokus pada percepatan penyelesaian perkara untuk mengimbangi jumlah perkara yang besar dan mengurangi biaya, namun mengorbankan hak membela diri pelanggar yang diputus denda. Sebaliknya, sistem di Belanda menekankan hak-hak tersangka dengan berbagai upaya perlawanan dan penyelesaian administratif yang cepat, meski memiliki tenggat waktu penyelesaian perkara yang lama dan proses penyelesaian yang rumit sehingga sulit dipahami masyarakat. (2) Untuk memperbaiki proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dapat dilakukan penambahan dan penyempurnaan penyelesaian perkara di luar Pengadilan serta penerapan upaya keberatan terhadap putusan Pengadilan melalui Kejaksaan.
Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Promosi Judi Online Melalui Media Sosial Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana”
(PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS PSIKOLOGI, HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-09-03) Alfan Al Farizi.
Fenomena promosi judi online melalui media sosial telah menjadi bentuk kejahatan siber yang semakin kompleks dan masif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis promosi judi online dari perspektif kriminologi dan hukum pidana, dengan fokus pada dampak sosial serta efektivitas regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengkaji peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU ITE, dan regulasi digital lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi judi online dilakukan secara terselubung melalui platform seperti Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, dan WhatsApp, dengan memanfaatkan algoritma dan fitur media sosial untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk kelompok usia rentan. Dari sudut pandang kriminologi, perilaku pelaku promosi dan pemain judi online dapat dijelaskan melalui teori Rational Choice, Strain, Social Control, Subculture, dan Opportunity. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pendekatan multidimensi: preventif melalui literasi digital, represif melalui penegakan hukum terpadu, dan partisipatif melalui kolaborasi antar lembaga dan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, penguatan teknologi forensik digital, serta keterlibatan aktif komunitas digital dalam membangun lingkungan online yang sehat dan bebas dari konten perjudian.
Analisis Kriminologi Terhadap Kasus Residivis Pencurian Kendaraan Bermotor : Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo
(PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-21) Negrita Bulian
Pencurian kendaraan bermotor masih menjadi masalah serius di wilayah hukum Polres Purworejo, terutama karena tingginya angka residivis. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kriminogenik yang mempengaruhi residivisme serta sistem pembinaan di Rutan Kelas IIB Purworejo. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua faktor utama penyebab residivisme pencurian kendaraan bermotor yaitu : faktor internal (rendahnya pendidikan, lemahnya kontrol diri, serta penyalahgunaan zat) dan faktor eksternal (faktor ekonomi, stigma masyarakat, dan lingkungan sosial). Program pembinaan mencakup aspek kepribadian dan kemandirian, seperti pelatihan keterampilan dan program SAE Lugosobo. Meski pembinaan cukup menyeluruh, keberhasilan reintegrasi sosial masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk menekan angka residivisme.
Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Purworejo
(PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-21) Riyo Setiawan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor Penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika Di wilayah Hukum Polres Purworejo dan (2) Upaya yang diterapkan oleh Polres Purworejo dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo. Tingkat kejahatan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo dari tahun 2021-2024 berjumlah 72. Angka ini menjadi alasan penting dilakukanya penelitian ini dalam sudut pandang kriminologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalaui wawancara kepada 5 warga binaan Rutan kelas IIB Purworejo dan 1 anggota Satres Narkoba Polres Purworejo. Data Primer dikombinasikan dengan studi pustaka dan dokumentasi sebagai data pendukung. Hasil Analisis deskriptif menunjukan bahwa melalui wawancara 5 warga binaan penyalahguna narkotika menemukan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika diantaranya faktor ekonomi, faktor pergaulan/pertemanan, faktor coba-coba/rasa ingin tahu, dan faktor kebutuhan dalam kerja dalam hal tersebut Polres Purworejo menerapkan upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika diantara melalui upaya preventif yaitu dengan melaksanakan Program P4GN dan bekerja sama dengan instansi yang terkait BNN, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan sekolah-sekolah, upaya represif dengan melakukan penangkapan, penindakan hukum dan pendekatan restorative justice, dan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang memenuhi syarat.
Analisis Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Pada Pembangunan Di Desa Brenggong Berdasarkan Uu No 6 Tahun 2014 Yang Telah Diubah Menjadi Uu No 3 Tahun 2024 Tentang Desa
(PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS PSIKOLOGI, HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-08-04) Afif Khoirul Anam
Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui: (1) Bagaimana tugas dan fungsi kepala desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKPDes) pada pembangunan di Desa Brenggong; (2) Bagaimana faktor yang menghambat tugas dan fungsi kepala desa dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Brenggong. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif- analitis, melalui pengumpulan data primer berupa observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Brenggong, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur keuangan, dan Badan Permusyawaratan Desa. Serta pengumpulan data sekunder dari literatur, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang menyangkut implementasi tugas dan fungsi Kepala Desa. Kemudian dilakukan analisis dta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian; (1) Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa Brenggong dalam penyusunan pelaksanaan program tahunan 2023/2024, telah terdapat sinkronisasi dalam norma atau aturan sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan program kerja tahunan didasarkan pada RPJMDes, yang penyusunannya sesuai dengan aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang ada diatasnya dan telah disahkan dengan Perdes Nomor 4 Tahun 2023. Dimana RPJMDes telah menjadi acuan yang didalam penyusunannya sudah disesuaikan dengan petunjuk aturan yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (2) Bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa Brenggong terkait penyusunan dan implementasi RKP. Dalam implementasi pada setiap program kerja di tahun 2023 dan 2024 mengenai pelaksanaan RKP yang didasarkan pada program kerja yang ada di RPJMDes, belum melibatkan kelompok buruh tani. Hal tersebut dapat diketahui di dalam tabel yang tertera pada pembahasan, yang dimana pada tabel tersebut disebutkan bahwa terdapat pembangunan saluran irigasi. Dalam proses pembangunan tersebut seharusnya melibatkan kelompok buruh tani, sedangkan dalam penyusunan RKP belum melibatkan kelompok buruh tani.
Analisis Yuridis Pelanggaran Mechanical Rights Hak Cipta Lagu SKJ88 dalam Iklan Komersial (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.Sus- Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst)
(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-07-28) Novya Sulis Mustikasari 222710051
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana konstruksi pelanggaran mechanical rights dalam penggunaan lagu SKJ88 dan (2) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt. Pst. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang dikaji antara lain Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi, kemudian sisajikan secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pelanggaran mechanical rights dalam perkara ini terdiri atas tiga bentuk, yaitu penggandaan fonogram lagu SKJ88 dari rekaman asli, sinkronisasi lagu ke dalam video iklan komersial Bodymax Running Machine, serta penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta, yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Putusan Nomor 35/Pdt. Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim mengakui kedudukan Djanuarshak sebagai pencipta lagu SKJ88 berdasarkan bukti pencatatan pada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dan menyatakan bahwa tindakan PT Elang Prima Retailindo merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Materil Dan Immateril (Studi Putusan : Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwr
(PROGAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO, 2025-07-14) Asih Yuliana
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: (1). Alasan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pada Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwr dan (2). Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pihak Yang Mengalami Kerugian Materil dan Immateril Pada Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pwr Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji bahan pustaka. Hasil data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk menjawab permasalahan. Penerapan hukum dalam Putusan PN Purworejo No. 15/Pdt.G/2024/PN Pwr terkait Perbuatan Melawan Hukum atas kerugian materiil dan immateriil. Ditemukan bahwa pertimbangan hakim keliru karena salah menilai kewenangan pengadilan yang seharusnya menegakkan perkara perdata, bukan tata usaha negara
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Pemilik Objek Hak Tanggungan Dalam Sengketa Kredit Perbankan (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cms)
(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-08-06) Fadfa Sadamreka Haritang 222710018
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian dan akibat hukum bagi pihak ketiga pemilik objek Hak Tanggungan non-debitur, bentuk perlindungan hukumnya, serta batas kewenangan BPSK dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Isu hukum bermula dari tindakan perbankan yang menagih angsuran uang tunai secara personal kepada penjamin pihak ketiga pasca-wanprestasi dan meninggalnya debitur utama, yang berujung pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri Ciamis atas dasar ketidakwenangan absolut tanpa menguji pokok perkara (legal deadlock). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus pada Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Cms, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemisahan tegas antara utang pribadi (schuld) dan tanggung jawab jaminan (haftung), di mana penjamin non-debitur murni hanya menanggung liability terbatas secara in rem sebatas nilai jaminan. Penagihan in personam oleh bank melanggar asas privity of contract (Pasal 1340 KUHPerdata) dan dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Perlindungan preventif diberikan melalui pengawasan klausula baku dan transparansi status penjamin (Pasal 18 UUPK jo. POJK No. 6/2022). Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui hak penolakan tagihan personal, asas benefit of excussion (Pasal 1831 KUHPerdata), pemulihan hak (restitutio in integrum) atas pembayaran tanpa dasar (indebiti solutio - Pasal 1359 KUHPerdata), Hak Regres/Subrogasi (Pasal 1400 jo. 1840 KUHPerdata) kepada ahli waris debitur, serta transparansi sisa hasil lelang (Pasal 6 jo. 14 UUHT). Penanganan BPSK atas sengketa Hak Tanggungan bersifat ultra vires dan bertentangan dengan SEMA No. 1/2017. Untuk mengakhiri legal deadlock, mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi pihak ketiga adalah litigasi langsung di Pengadilan Negeri melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet).
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Sepihak oleh Penjual dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Putusan Nomor 629/PDT.G/2020/PNJKT.SEL)
(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-08-06) Twinus Satria Putra 222710032
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan perlindungan konsumen terhadap pembatalan sepihak oleh pelaku usaha dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL dan (2) kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan prinsip perlindungan konsumen serta asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen melalui penerapan wanprestasi dengan membebankan ganti rugi kepada pelaku usaha. Namun, pertimbangan hakim belum secara eksplisit menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, putusan telah memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi konsumen, tetapi akan lebih optimal apabila UUPK digunakan secara tegas dalam pertimbangan hakim.
Analisis Yuridis Putusan Kompetensi Relatif Tanpa Eksepsi Dalam Prespektif Asas Peradian Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor: 298/Pdt.G/2024/PN.Blb.)
(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-08-10) Dewanggawati 222710054
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara wanprestasi setelah seluruh tahapan pemeriksaan pokok perkara mulai dari mediasi, jawab-menjawab, hingga pembuktian selesai dilaksanakan, padahal hal tersebut dilakukan tanpa adanya eksepsi kompetensi relatif dari pihak tergugat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 118 jo. Pasal 133 HIR, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan putusan tersebut dan implikasinya terhadap kepastian hukum para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, menggabungkan studi kepustakaan dengan analisis terhadap putusan pengadilan, dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan a quo tidak sah secara yuridis karena kompetensi relatif bersifat regelend recht sehingga hanya dapat dipersoalkan melalui eksepsi tergugat pada kesempatan pertama, dan apabila tidak diajukan maka hak tersebut dianggap gugur, sehingga tindakan hakim yang menyatakan ketidakwenangan secara ex officio dinilai menyimpang dari asas hakim pasif, dengan implikasi merugikan kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, serta bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menyarankan agar pembentuk undang-undang memperbarui hukum acara perdata dengan mengatur konsekuensi pelanggaran prosedur secara lebih jelas, agar advokat dan para pihak berperkara lebih memahami pentingnya kompetensi relatif dan ketepatan waktu pengajuan eksepsi
Analisis Yuridis Sengketa Hak Cipta Terhadap Penggunaan Karya Tanpa Izin (Studi Putusan MahkamaAgung Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024)
(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-07-06) farhan Hibatul Azizi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam sengketa hak cipta terkait penggunaan karya tanpa izin serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian kerugian materiil dan immateriil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sketsa Tugu Selamat Datang oleh PT Martina Berto Tbk tanpa izin dari pemegang hak cipta dan untuk kepentingan komersial merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mahkamah Agung mengakui adanya pelanggaran hak cipta berdasarkan alat bukti yang diajukan, tetapi tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tidak dikabulkan karena penggugat tidak mampu menguraikan dan membuktikan secara rinci dasar perhitungan serta besarnya kerugian yang dituntut. Dengan demikian, terbuktinya pelanggaran hak cipta tidak secara otomatis menyebabkan dikabulkannya tuntutan ganti rugi. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan adanya kerugian, hubungan kausal, dasar perhitungan, dan besarnya kerugian berdasarkan hukum pembuktian perdata. Penelitian ini menunjukkan perlunya standar penilaian kerugian yang lebih jelas dalam sengketa hak cipta untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi pencipta dan pemegang hak cipta
Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Kepala Desa Tlogorejo Dalam Pemberhentian Sekretaris Desa Tlogorejo Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo (Studi Putusan Nomor 2/G/2025/PTUN.SMG)
(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-07-27) William Adi Santoso 222710028
Penelitian ini mengkaji keabsahan pemberhentian Sekretaris Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa Tlogorejo berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 2/G/2025/PTUN.SMG. D e n g a n m e n g g u n a k a n pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis konsistensi keputusan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberhentian tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan substansi hukum, sehingga putusan PTUN membatalkan keputusan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, mencegah maladministrasi, dan memperkaya literatur hukum administrasi negara.
Analisis Yuridis Terhadap Penggantian Calon Kepala Daerah Yang Meninggal Dunia Menurut Peraturan Komisi Pemilahan Umum Nomor 8 Tahun 2024
(Prodi. Hukum, Fak. PHIS, Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-04-08) Rahmadi Kurniawan 222710023
Rahmadi Kurniawan “Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penggantian calon kepala daerah yang meninggal dunia menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, serta mengkaji bentuk jaminan kepastian hukum dan implikasinya terhadap proses penggantian calon dalam pemilihan kepala daerah. Permasalahan ini menjadi penting karena dalam praktik penyelenggaraan Pilkada, kematian calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat terjadi pada tahapan yang krusial, seperti setelah penetapan pasangan calon maupun saat masa kampanye berlangsung, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran, dan sengketa dalam pelaksanaan Pilkada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen ilmiah lain yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menelaah kesesuaian norma hukum dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada dalam keadaan luar biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penggantian calon kepala daerah yang meninggal dunia telah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, namun pengaturannya masih menyisakan persoalan yuridis, terutama terkait batas waktu penggantian, subjek yang berwenang mengusulkan pengganti, bentuk penggantian, dan ruang diskresi Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi keadaan force majeure. Kepastian hukum terhadap penggantian calon belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat potensi multitafsir dan kekosongan norma dalam situasi tertentu. Implikasi dari kondisi tersebut dapat x memengaruhi legitimasi Pilkada, perlindungan hak politik partai pengusung, hak pilih masyarakat, serta stabilitas tahapan pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas, rinci, dan responsif terhadap kondisi darurat agar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada dapat terjamin.” Kata Kunci: kepastian hukum, penggantian calon, kepala daerah, Pilkada, PKPU Nomor 8 Tahun 2024.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Warisan Dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tjk
(Program Studi Hukum Fakultas Psikologi,Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2026-07-27) Dewanto Saktiaji 222710057
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum (legal standing) para pihak serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah warisan dalam Putusan Nomor 262/Pdt.G/2023/PN Tanjungkarang. Sengketa tanah warisan seringkali terjadi akibat adanya perbedaan klaim kepemilikan, baik berdasarkan hubungan kewarisan, bukti administratif, maupun penguasaan fisik, serta tidak dilibatkannya seluruh pihak yang berkepentingan dalam gugatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pihak, yaitu Zaisah, Rusdi Hidayatullah, dan Nur Iman, masing-masing memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Namun, kedudukan hukum para pihak belum sempurna secara materiil karena tidak adanya kejelasan struktur ahli waris serta tidak dilibatkannya seluruh pihak yang berkepentingan. Selain itu, Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak memeriksa pokok perkara, melainkan hanya berfokus pada aspek formil, yaitu adanya cacat gugatan berupa kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Putusan tersebut sudah tepat secara prosedural, namun belum menyelesaikan sengketa secara substansi dan belum memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah warisan memerlukan penyusunan gugatan yang lengkap, terutama dalam melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, agar pengadilan dapat memeriksa pokok perkara dan memberikan kepastian hukum secara substantif.
Aspek Hukum Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan ( Studi Putusan Nomor 219/PDT/2020/PT.SMG )
(Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2025-02-21) Dea Gustin Permatasari
Perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pinjam-meminjam yang tunduk pada hukum perdata dan mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek jelas, serta tujuan halal. Jaminan sering digunakan untuk mengurangi risiko kreditur, tetapi dalam perjanjian tanpa jaminan, kreditur menghadapi risiko lebih tinggi. Hukum tetap melindungi kreditur melalui mekanisme penagihan atau litigasi jika debitur wanprestasi.ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait utang piutang tanpa jaminan.Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konsep. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara utang piutang tanpa jaminan berdasarkan Putusan Nomor 219/PDT/2020/PT.SMG dan aspek hukum yang melindungi kreditor meski tanpa jaminan serta risiko dan mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.Putusan hakim menegaskan keabsahan perjanjian utang piutang tanpa jaminan karena memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun tanpa agunan, hukum tetap melindungi kreditur. Risiko gagal bayar lebih tinggi, sehingga prinsip kepercayaan dan itikad baik menjadi dasar utama. Pengadilan menyatakan debitur wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sebagian utang.

Browse

Browsing Hukum by Title

Results Per Page

Sort Options